Makassar - Sejumlah calon legislatif yang gagal pada pemilihan 9 April 2014, kembali menagih janji Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sulawesi Selatan, La Tinro La Tunrung untuk membayar kompensasi atas kegagalannya di Rapat Pimpinan Daerah.

"Kompensasi kepada calon legislatif yang gagal adalah keputusan bersama kader sebelum Pileg digelar 9 April lalu. Jadi kalau kami menagih itu wajar saja," ujar salah satu caleg gagal, Hasrullah Awing di Makassar, Sabtu (25/4).

Dia mengatakan, kebijakan memberikan kompensasi kepada sejumlah caleg gagal menjadi pelipur lara karena dalam kegagalan tersebut, partai menghargai usaha itu dalam bentuk kompensasi. Namun, dana kompensasi yang diharapkannya itu hanya menjadi janji-janji politik saja yang belum juga terealisasikan kepada caleg gagal. Padahal, sejumlah caleg sudah mulai menuntutnya.

"Asal diketahui saja, janji Ketua DPD Gerindra Sulsel La Tinro La Tunrung itu diungkapkan pada rapat koordinasi antara semua caleg. Memang benar bahwa tidak semua caleg yang gagal itu akan mendapatkan karena ada persyaratan khusus," katanya.

Caleg DPRD Sulsel Dapil III meliputi Kabupaten Gowa dan Takalar itu mengaku hingga saat ini kompensasi tersebut belum juga diterimanya. Padahal, jika hal ini terealisasikan dirinya mendapatkan sekitar Rp 2 juta per bulannya.

"Kompensasi kepada caleg ini memang sudah menjadi keputusan bersama kader saat jelang pileg 9 April lalu. Seperti saya, kalau di tawaran itu, saya dapat Rp 2 juta per bulan," terangnya.

Ketua DPD Gerindra Sulsel, La Tinro La Tunrung mengatakan, anggaran yang awalnya diperuntukkan bagi caleg yang gagal tersebut sudah dialihkan untuk pembangunan Sekretariat DPD Gerindra Sulsel.

Janji tersebut, diakui sudah pernah direalisasikan saat Januari. Namun, pembagian anggaran tersebut berhenti hingga sekarang sebab ada permintaan dari kepanitiaan pembangunan sekretariat DPD Gerindra.

"Bulan satu kemarin sudah sempat jalan. Tapi, ketua pembangunan sekretariat DPD Yusran Sofyan mengusulkan kepada saya, bahwa sebaiknya anggaran yang diperuntukkan bagi caleg gagal dialihkan saja ke pembangunan sekretariat. Saya anggap itu adalah usulan yang bagus, makanya kita alihkan ke sana," terangnya.

Mantan Bupati Enrekang dua periode itu mengungkapkan, bahwa anggaran tersebut hingga saat ini masih berada di Fraksi Gerindra Sulsel dengan jumlah dana sekitar Rp 50 juta.

Rencananya, kata La Tinro, anggaran tersebut akan dibagi menjadi dua yakni 60 persen untuk caleg gagal dan 40 persen untuk anggaran operasional DPD Gerindra.

"Sekarang sudah tidak semua dan akan dialihkan ke pembangunan. Dengan adanya itu pula kami DPD juga harus berkorban anggaran untuk operasional DPD, jadi kita gunakan uang pribadi untuk operasional baik dari saya sendiri atau dari Pak Idris (Sekretaris)," ungkapnya.

Sementara, Nasrullah Mustamin yang juga caleg kabupaten Sinjai mengaku sudah menerima kompensasi yang dimaksud tersebut. Ia menyebutkan, selama tiga bulan dirinya mendapat sekitar Rp 800.000.

"Saya sudah dapat melalui DPC Gerindra Sinjai. Jadi ada pembagian tanggung jawab. Kalau caleg DPRD Kabupaten atau Kota itu di DPC, kalau caleg Sulsel, menagihnya di DPD," sebutnya.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Darmawamgsyah Muin membenarkan bahwa anggaran yang dimaksud Ketua DPD Gerindra Sulsel Latinro Latunrung itu ada di Fraksi Gerindra DPRD.

"Memang benar bahwa anggaran itu masih kita simpan di fraksi dan diperuntukkan untuk pembangunan sekretariat. Hal ini juga berdasarkan keinginan DPP Gerindra yang mengintruksikan bahwa sebaiknya pengurus provinsi dan kabupaten itu memiliki sekretariat yang paten," terangnya.